Sabtu, 25 September 2021, WIB "PPPPTK IPA SIAP MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI"

Rabu, 03 Okt 2018, 07:42:35 WIB, 790 View PIP PPPPTK IPA - Rinrin, Kategori : Umum

 

Pada tanggal 9 Maret 2018, PPPPTK IPA mengadakan In House Training Kepegawaian “Peningkatan Disiplin dan Kinerja Pegawai” yang dihadiri oleh seluruh pegawai PPPPTK IPA dengan narasumber Trisno Zuardi dari Biro Kepegawaian. Dalam kegiatan ini, Bapak Trisno Zuardi menyampaikan mengenai disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP No. 53 tahun 2010 termaktub mengenai kewajiban, larangan PNS; hukuman disiplin; upaya administratif; dan berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin.

Bapak Trisno menyampaikan bahwa “Prestasi kerja/kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja”. Mengenai disiplin kerja  pada penjelasan Pasal 3 angka 11 PP  No. 53 Tahun 2010, “Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja adalah setiap PNS wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang”.

Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi, SKP sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari  Pasal 5 ayat (5), PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Pengecualian penyusunan SKP yaitu: PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar; PNS yang Diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah; Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk, berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja; PNS yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaga non struktural dan diberhentikan dari jabatan organiknya; PNS yang Cuti Diluartanggungan Negara; PNS yang Sedang Menjalani Masa Persiapan Pensiun; dan PNS yang Diberhentikan Sementara. (RH.)